Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Piddinuri, menilai kemampuan anggaran Pemkab Pesibar bisa saja untuk membeli lahan seluas 10 Hektare di Pulau Betuah yang belakangan gempar akan dijual oleh pemiliknya.

Sebelumnya Sai Batin Marga Belimbing, A. Zulqoini Syarif, S.H., dalam pertemuan dengan Pemkab Pesibar dengan disaksikan oleh unsur pimpinan DPRD Pesibar beberapa waktu lalu, memberikan masukkan jika memang memungkinkan agar Pemkab Pesibar membeli lahan tersebut. Hal itu bermaksud agar kedepannya lahan seluas 10 Hektare dari luas 60 Hektare yang akan dijual itu tidak jatuh ke tangan yang salah.

Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, mengatakan bahwa terkait saran yang diajukan oleh pihak Sai Batin Marga Belimbing itu, pihaknya akan berupaya mempelajari terlebih dulu. "Utamanya dalam hal kemampuan anggaran yang tersedia," ujar Piddinuri.

Piddinuri menilai, sejauh ini Pemkab Pesibar memiliki cukup banyak program pembangunan yang mau dijalankan. Hanya saja pihaknya sendiri khawatir hal tersebut justru membuat pelaksanaan atas program tersebut justru tidak terkonsen dantidak maksimal. "Apalagi sekarang ini kan, semuanya pemkab mau (melaksanakan program), bisa saja justru itu lah yang membuat tidak terfokus dan hasilnya pun tidak maksimal," paparnya.

Karenanya, lanjut Piddinuri, bahwa kedepan semua program pembangunan harus didasari dengan perencanaan yang benar-benar matang sehingga anggaran yang dikucurkan tidak sia-sia. "Sebelumnya banyak hasil pembangunan yang dihancurkan karena untuk melaksanakan pembangunan lainnya, karena basing-basing saja membangun. Ini kan penyebabnya tidak lain perencanaan yang asal-asalan sehingga terkesan buang-buang anggaran," tegasnya.

Maka dari itu, kata Piddinuri, dengan melihat kondisi ketersediaan anggaran APBD Pesibar saat ini, bisa saja Pemkab Pesibar membeli lahan di Pulau Betuah yang dijual itu. Tentu saja dengan catatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur lainnya harus didasari dengan perencanaan yang benar-benar matang, sehingga tidak menimbulkan kesan buang anggaran.

"Bisa saja saran Sai Batin Marga Belimbing itu diwujudkan Pemkab Pesibar, tetapi dengan tidak terjadinya pemborosan anggaran melalui pelaksanaan pembangunan lainnya yang asal bangun, penghitungan dan perencanaan harus jelas. Artinya, jika memang nantinya Pemkab Pesibar mampu ya kenapa tidak, sebab ini menyangkut kedaulatan negara," sambungnya.

Masih kata dia, pada dasarnya dalam menyikapi permasalahan Pulau Betuah tidak hanya menjadi tugas Pemkab Pesibar saja, dia menilai sudah sepatutnya pihak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, bahkan pemerintah pusat ikut terlibat membenahi permasalahan tersebut. "Karena Pulau Betuah ditingkat nasional merupakan pulau terluar," jelas Piddinuri.

Dia menandaskan, pihaknya sendiri cukup sependapat atas saran Sai Batin Marga Belimbing. Karena bagaimanapun juga, pihaknya pun cukup khawatir lahan tersebut jatuh ke tangan yang salah. "Jangan sampai bahwa kedepannya lahan tersebut justru salah manfaat dan merusak kedaulatan negara dan Pesibar khususnya," tukasnya. (Rnk)