Ketua Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung, Eliza Wati, S.Sos., menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 2.345.29 Pekon Penggawalima Ilir, Kecamatan Waykrui, yang menarik dana sebesar Rp10 ribu terhadap kendaraan yang melakukan pengisian sesuai dengan jatah yang telah ditetapkan yakni Rp260 ribu atau sebanyak 40 Liter lebih, sudah merupakan tindakan yang menyalahi aturan.

Eliza menegaskan, apapun alasannya seharusnya pihak pengelola SPBU dapat melayani setiap konsumennya dengan maksimal.

"Dizaman sekarang ini seharusnya tidak ada lagi istilah Pungutan Liar (Pungli), justru pelayanannya seharusnya maksimal," tegas Eliza ketika dimintai tanggapan diruangkerjanya, Selasa (26/9/2017).

Berkaitan dengan pihak pengawas yang beralasan tujuan penarikan dana sebesar Rp10 ribu tersebut untuk kesejahteraan karyawan, menurut Eliza, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk penerapan kebijakan sepihak dimaksud.

"Ya tidak bisa dong kalau alasannya untuk kesejahteraan karyawan, karena karyawan setiap bulannya menerima gaji," lanjut Eliza.

Untuk itu, menurut Eliza, pihaknya akan segera menelusuri terkait kebenaran informasi tersebut. "Sesegera mungkin kami akan turun kelapangan, memastikan kebenaran informasi tersebut," imbuh Eliza.

Eliza juga mengimbau agar satuan kerja (satker) terkait segera melakukan penelusuran terkait dugaan pungli dimaksud. Karena, tindakan tersebut bagaimanapun juga harus ditindak tegas oleh pihak-pihak terkait.

"Alasan pihak pengawas yang mengatakan atas dasar perintah langsung pimpinan perusahaan, sangat tidak bisa dibenarkan karena itu sudah diluar aturan dan keputusan sepihak," pungkasnya. (rnk)

 

Berita Dewan