DPRD Pesisir Barat menggelar rapat paripurna persetujuan dan penandatanganan APBD Perubahan tahun anggaran 2017, Senin (25/9). Paripurna dipimpin wakil ketua II DPRD, AE.Wardhana Kasuma, didampingi ketua DPRD Piddinuri, wakil ketua I M.Towil. dihadiri Bupati Dr.Drs.Hi.Agus Istiqlal, S.H, M.H., Sekkab Drs.Azhari, M.M., serta seluruh kepala OPD dan unsur Forkopimda.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD, Hj.Winda Yuhanis, S.E., menyampaikan jumlah pendapatan setelah perubahan sebesar Rp826 miliar lebih, sedangkan pada belanja setelah perubahan sebesar Rp906 miliar lebih dan mengalami surplus setelah perubahan sebesar Rp79 miliar lebih. Selain itu, pada pembiayaan meliputi penerimaan setelah perubahan sebesar Rp84 miliar lebih dan pada pengeluaran tidak mengalami perubahan yakni Rp4,5 miliar.

Sambungnya, dari hasil pokok pembahasan antara badan anggaran DPRD dengan TAPD Pesisir Barat meliputi beberapa OPD diantaranya Sekretariat Daerah, Kantor Kesbangpol, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPRD/Sekretariat DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“ Dinas, Badan/Kantor yang tidak masuk dalam laporan itu, tidak mengalami perubahan baik penambahan, pengurangan maupun pergeseran anggaran dalam APBD-P tahun anggaran 2017 ini, “ katanya.

Dalam kesempatan itu, bupati Agus Istiqlal, menyampaikan sebagaimana yang telah diuraikan pada saat penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2017 beberapa waktu lalu, bahwa penyusunan rancangan perubahan APBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan prioritas dan tertuang dalam kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPAS-Perubahan) tahun anggaran 2017.

“ Dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2017 telah tersusun pada struktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan. dalam rangka mengakomodir kepentingan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, “ urainya.

Lanjutnya, dari berbagai catatan pertanyaan serta koreksi yang disampaikan oleh dewan yang terhormat, baik pada penyampaian pandangan umum anggota dewan dan pada saat hearing pembahasan antara badan anggaran legislatif dengan tim anggaran pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah tentang keterkaitan antara aspek belanja dengan indikator dan tolok ukur kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan, telah dilakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami tugas dan fungsi kedua lembaga.

“ Selain itu, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 ini, akan disampaikan kepada gubernur lampung untuk dilakukan evaluasi serta mendapat persetujuan, “ katanya.

Pada kesempatan ini, kata Agus, pihaknya mengingatkan kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengelola penerimaan daerah agar dapat mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

“ Khususnya dalam pengeluaran anggaran belanja, kiranya selalu berpedoman kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan kedisiplinan kita semua tehadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, “ tutupnya. (rnk)

Berita Dewan