PESISIR BARAT – DPRD kabupaten Pesisir Barat melalui Komisi I, II, dan III, melakukan kunjungan kerja ke tiga kementrian, kamis (28/2/2019).

Komisi I menggelar kunker ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) untuk membahas pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang disambut langsung oleh Kasubbag Persuratan Kemen PAN RB, Gunawan, A.Md.

Dalam kunker itu, Komisi I memfokuskan pembahasan terkait mekanisme penerimaan P3K di Pesibar, mengingat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pesibar terlambat dalam menerima surat terkait penerimaan P3K dari Kementrian.

Ketua Komisi I, Elizawati menuturkan beberapa kendala yang akan dikaji yaitu , status Kategori 2 (K2) yang masuk dalam tenaga honorer Pesibar yang masih masuk dalam database kabupaten Lambarmenyebabkan Pesisir Barat karena tidak bisa melakukan penerimaan P3K di Tahun 2019. Serta gaji tenaga honorer yang masih dibebankan ke APBD Pesibar yang diyakini memberatkan Pesibar yang baru merintis pembangunan daerah.
Sementara Komisi II DPRD kabupaten Pesisir Barat melaksanakan Kunjungan kerja ke Kementrian Koperasi dan UKM dalam rangka konsultasi dan sharing mengenai dana bantuan dan hibah bidang koperasi dan UKM yang disambut oleh jajaran asisten deputi dan staf deputi kementrian Koperasi dan UKM republik Indonesia.

Sedangkan Komisi III DPRD Pesisir Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rangka konsultasi tentang penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Pesibar. Rombongan Komisi II disambut langsung oleh Nani Sukriswandari dan Wahyudi dari Dirjen Pembinaan SMP.

Dalam penjelasannya Dirjen Pembangunan SMP memaparkan bahwa dana BOS terbagi menjadi tiga dan disalurkan empat bulan sekali oleh pusat ke provinsi yang langsung diteruskan ke sekolah penerima bantuan.
“ Dana BOS sendiri melibatkan tiga kementrian sekaligus yakni Kemenkeu sebagai pemasok dana, Kemendikbud sebagai pemberi panduan penggunaan dana BOS, dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembuat aturan dalam penggunaan dana BOS.Fungsi DPRD yang salah satunya tugas pengawasan untuk mengawasi penyaluran dana BOS, jika menemukan temuan dalam penyalurannya bisa langsung dilaporkan ke pihak yang menangani.” Ungkapnya.