Kawasan Tanpa Rokok Bentuk Perhatian Pemerintah Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia , Tutur Agus Istiqlal Bupati Pesisir Barat

Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, menghadiri rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksiterhadap raperda usul kepala daerah dan tanggapan pemerintah atas raperda inisiatif DPRD, digedung Dharma Wanita, rabu (3/7).

dalam sambutan nya bupati menyampaikan, dengan dirumuskan kawasan tanpa rokok tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dalam penanganan kesehatan preventif warga negaranya terutama yang berkaitan pelaksanaan pasal 28 h ayat (1) UUD 1945, undang-undang kesehatan juga mengamanatkan pelaksanaan kawasan tanpa rokok sebagai jaminan tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

"pemerintah kab Pesisir Barat berharap dengan terbentuknya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dirinya, orang lain dan lingkungan di sekitarnya serta mengendalikan kebiasaan merokok di masyarakat,"jelasnya

DPRD kab Pesisir Barat menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah kab Pesisir Barat yang telah peduli dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, mengenai raperda kawasan tanpa rokok, dalam upaya untuk mewujudkan hak atas lingkungan yang sehat tidak lepas dari fungsi pemerintah tentunya untuk melindungi masyarakat. (hms,fz)

Kabupaten Pesisir Barat

Perbatasan bengkulu sampai ujung way haru, Senolah tanoh bumi Pesisir Barat, Bumi sai kaya raya sikop nihan alam ni, Masyarakat kaya adat ghik budaya.
Kaya hasil lawok ni iwa tuhuk tenggiri, Damar mata kucing keunggulanni, Bumi para sai batin Pesisir Barat gelarni, Nayuh ghik niyuh helau do adatni,...

HELAU NI KIK BAKHONG (MP3)


Berita Pesisir Barat

peta.jpg

Anggota DPRD Pesisir Barat

Berdasarkan ketentuan Undang - Undang dan jumlah kependudukan, Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 25 Orang.

Lihat Daftar Anggota

Pembentukan Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu daerah otonomi yang lahir dari pemekaran Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.

UU 22 Tahun 2012

Mitra Kerja / Link Terkait